Good, Jurus Pertamina Bangun Kilang Bontang Memang Yahud

Rabu, 31 Januari 2018 – 18:48 WIB

Politikus PDIP N Falah Amru. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi Nasyrul Falah Amru memuji aksi korporasi Pertamina yang mengajak perusahaan asal Oman, Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan Cosmo Oil International Pte Ltd (COI) untuk membentuk konsorsium pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur.

Legislator PDI Perjuangan itu meyakini langkah pertamina menggandeng OOG dan COI akan mampu memenuhi kebutuhan avtur di dalam negeri sekaligus solar untuk pasaran mancanegara.

Menurut Falah, langkah Pertamina merupakan cermin keseriusan dan solusi kreatif pemerintah. Sebab, pemerintah ataupun Pertamina tak harus mengeluarkan uang untuk membangun kilang di Bontang.

“Langkah kongkret pembangunan kilang di Indonesia adalah salah satu upaya kreatif pemerintah. Pertamina tidak mengeluarkan uangnya tapi mengajak perusahaan membentuk konsorsium," ujar Falah di Jakarta, Rabu (31/1).

Politikus muda yang juga aktif di Nahdatul Ulama itu menambahkan, pemerintah ataupun Pertamina pasti sudah melalui pertimbangan matang sehingga menggandeng OOG dan COI. “Tentunya atas arahan menteri ESDM (Ignasius Jonan, red) yang giat melakukan terobosan terobosan baru di bidang energi," tegas Falah.

Merujuk siaran pers yang terpajang di situs Pertamina, perusahaan pelat merah itu akan bermitra dengan OOG yang menggandeng COI guna membangun kilang di Bontang. COI merupakan trading arm Cosmo Energy Group, salah satu perusahaan pengolahan minyak Jepang.

Nilai proyek pembangunan ini diperkirakan akan mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun. Pembangunan kilang Bontang merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia.

?Konsorsium ini terpilih setelah proses seleksi calon mitra untuk proyek GRR Bontang. Proses pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan skema penugasan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM 7935 K/10/MEM/2016 tanggal 9 Desember 2016.(jpg/jpnn)