GP Ansor Imbau Masyarakat Dukung Realokasi Subsidi Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai, kondisi politik nasional kembali 'gaduh'.

Setelah hiruk pikuk Pilkada DKI 2017, maraknya radikalisme agama, hingga tuntutan pembubaran ormas anti-Pancasila, kini isu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) memanas.

"Banyak pihak, termasuk politikus memberikan pernyataan yang tendensius, cenderung ngawur soal isu kenaikan TDL ini terhadap pemerintah. Saya menyayangkan. Harusnya sebelum bicara lihat data dulu biar komprehensif," kata salah satu Ketua PP GP Ansor yang membidangi Departemen Ekonomi Sumantri Suwarno, Jumat (17/6).

Hal itu, sambung Sumantri, bisa dilihat dari pernyataan beberapa politikus yang mulai memanas dengan melakukan penyerangan terhadap pemerintah.

Beberapa politikus menyebut rezim saat ini tidak prorakyat karena menaikkan tarif listrik dan mencabut subsidi listrik bagi rakyat tidak mampu.

Beberapa pihak bahkan meminta Menteri BUMN Ignasius Jonan dipecat karena

dianggap bertanggung jawab terhadap kenaikan tarif listrik.

Menurut Sumantri, berdasarkan kajian dan pantauan GP Ansor soal tarif listrik dapat disimpulkan beberapa poin.