Gubernur Berkursi Roda Diadang Puluhan Warga

“Pembebasan lahan ini ditangani langsung tim terpadu. Ada dari kejaksaan dan pengadilan. Semua masalah diselesaikan lewat jalur hukum. Warga jangan khawatir,” ucap Faroek.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim Mazwar mengakui, ada banyak masalah dalam hal pembebasan lahan di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Di Seksi 3 dan 4, beberapa pemilik tanah tidak setuju dengan harga yang ditetapkan tim appraisal. Sehingga harus diselesaikan lewat pengadilan.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak soal protes warga atas pembebasan tanah, karena penilaian dilakukan oleh tim independen. Ada kriteria dan ketentuan khusus di luar wewenangnya. “Tapi sebagian besar sudah bebas. Hanya beberapa bidang dan itu sudah diteruskan ke pengadilan untuk konsinyasi,” kata Mazwar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim M Taufik memaparkan, perlu dilakukan percepatan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk pembebasan lahan.

Sebab bila tidak selesai sampai akhir Agustus, konsekuensinya akan membuat pengerjaan proyek molor. Jika molor, paling cepat penyelesaian proyek untuk seksi 3 dan 4 baru bisa dilakukan pada triwulan pertama 2019. “Banyak masalah yang muncul belakangan. Tapi kami tetap berharap proyek selesai tepat waktu, masih ada harapan,” ujar Taufik.

Dia menjelaskan, di seksi 3 ada bidang tanah sepanjang 100 meter hanya bisa separuhnya yang bisa dikerjakan kontraktor. Sementara separuhnya tidak bisa karena ada perbedaan persepsi antara pemilik lahan dan petugas pengukur tanah. Menurut dokumen yang sudah dibebaskan sisi kiri, namun menurut pemilik sisi kanan belum.

“Untuk menyelesaikan masalah itu, kami masih harus bertemu lagi dengan lurah, camat, dan pemilik lahan. Secepatnya kami jadwalkan,” singkat dia. (*/him/rom/k8)