Gubernur dan Wagub Kok Enggak Akur? Bisa Berabe Nih

Ansar menegaskan kegiatan pemerintahan juga dilakukan oleh Marlin sesuai kapasitasnya sebagai wakil gubernur, yang diatur dalam undang-undang.

"Sekarang pemerintahan berjalan dengan baik. Seluruh program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Huzrin akan menyampaikan persoalan pemerintahan yang terjadi saat ini pada Rapat Paripurna Hari Marwah DPRD Kepri yang berlangsung besok.

Dia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan di Pulau Dompak, pusat Pemerintahan Kepri, yang sampai sekarang masih menyisakan permasalahan.

"Ada yang belum diganti rugi. Ada yang direlokasi rumahnya tetapi belum mendapatkan sertifikat," katanya.

Persoalan lainnya yang akan disampaikan terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Dia menyebut persoalan pembebasan lahan di Bintan menguras anggaran daerah sebesar Rp 50 miliar.

"Lahan di Batam belum dibebaskan. Artinya, masih banyak anggaran daerah yang terkuras. Sementara pembangunan Jembatan Batam-Bintan belum diketahui dimulai kapan," kata Huzrin.(Antara/jpnn)