Gubernur NTB Siap Memerangi Perusak Hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB mencatat 580 ribu hektare (ha) lahan di dalam dan di luar kawasan hutan kritis. Perambahan dan pembalakan liar menjadi penyebab utama rusaknya hutan.

Kepala Dinas LHK NTB H Madani Mukarom mengatakan, pencegahan dan penindakan terhadap pelaku illegal logging tetap dilakukan. Oknum-oknum yang jadi biang kerok dari penebangan liar sudah ditangkap. Tapi ia mengakui, masih saja ada oknum yang melakukan penebangan.

Selain menangkap pelaku, pembinaan terhadap warga juga dilakukan. Sebab fakta menunjukkan, dekat dengan sumber daya alam tidak menjamin hidup makmur. Buktinya, 307.510 warga lingkar hutan hidup miskin. Kondisi itu membuat mereka rentan menjadi pelaku illegal logging untuk bertahan hidup. Karena itu, perhutanan sosial menjadi salah satu solusinya.

“Sekitar 40 persen warga miskin ada di hutan,” ungkap Madani.

Pemerintah sudah membagikan perhutanan sosial seluas 34.805,48 hektare (ha). Terdiri dari hutan tanaman rakyat (HTR) 3.152,88 ha, hutan kemasyarakatan (Hkm) 20.049,6 ha, kemitraan kehutanan (KK) 11.604 ha.

Selain itu, juga diberikan lahan kepada warga dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 7.109 ha, di lima kabupaten yakni Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Sehingga total lahan hutan yang dibagikan mencapai 41.261,88 ribu ha.(JPG/ili/r7/jpnn)