Guru Ancam Gelar Aksi

“Guru tidak mendapatkan uang performance. Artinya, ini tidak adil. Padahal, semua PNS diangkat dengan sumpah jabatan yang sama, maka pemberlakuannya sama,” kata Nasrullah.

Kadisdik Bontang Dasuki mengatakan telah menyusun rencana alokasi anggaran yang di dalamnya tetap mengakomodasi TPP bagi para guru. Kendati proyeksi APBD pada 2017 merosot drastis.

“Pada 2016, anggaran untuk TPP bagi seribu lebih guru PNS di Bontang nilainya mencapai Rp 48 miliar. Tahun depan, dengan asumsi pengelolaan SMA dialihkan ke pemprov maka anggaran untuk TPP sebesar Rp 36 miliar. Walaupun angkanya cukup besar, saya berharap tidak dihilangkan,” ujarnya.

Sementara itu, alih-alih menghapus TPP, Komisi I DPRD Bontang mengusulkan untuk memangkas e-Performance. Langkah itu dinilai bisa lebih baik karena dirasakan semua PNS.

Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menuturkan, e-Performance hanya dinikmati 1.118 orang PNS yang termasuk pegawai struktural.

“Jumlahnya sekira Rp 98 miliar per tahun,” kata Agus.

Sementara TPP untuk seluruh PNS yang jumlahnya sekira 4.000 orang, pemerintah menganggarkan Rp 128 miliar.

“Memang jumlah TPP lebih besar, tapi seluruh pegawai dapat. Jika keuangan menurun, besaran TPP bisa dikurangi,” tegasnya.