Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Guru Besar UGM Anggap Nadiem Makarim Tak Kompeten Mengurus Pendidikan

Rabu, 08 Juli 2020 – 09:15 WIB
Guru Besar UGM Anggap Nadiem Makarim Tak Kompeten Mengurus Pendidikan - JPNN.COM
Mendikbud Nadiem Makariem. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mendapat sorotan dan kritik tajam dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan.

Nadiem dianggap belum dapat mewujudkan secara nyata program dan visi Nawacita sebagai Menteri Pendidikan sebagaimana harapan tinggi telah disematkan kepadanya saat ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo kurang lebih sejak sembilan bulan yang lalu.

Guru Besar FISIPOL Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan di Indonesia.

"Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan" ujar Wahyudi Kumorotomo dalam diskusi zoom dan live youtune Pustakapedia, Selasa (7/7) bertema, “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”

Selain Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, diskusi online itu juga diikuti beberapa pembicara. Pengantar diskusi CEO Pustakapedia, Akhmad Muzambik, Narsum Doni Koesoema A (Pakar Pendidikan) dan Muhammad Ramli Rahim (Ketua Ikatan Guru Indonesia – IGI), pemantik David Krisna Alka (Editor in Chief Pustakapedia), dan dimoderatori oleh Andriansyah Syihabuddin.

Prof Wahyudi beralasan bahwa terdapat konteks yang berbeda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia.

Selain itu, menurutnya, ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan PBM dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah. Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar" kata Wahyudi.

Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mendapat sorotan dan kritik tajam dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News