Guru Honorer Minta Gaji Setara UMR

Jumat, 21 Februari 2020 – 21:05 WIB

Ribuan Guru Honorer Demo Istana. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

Dia melanjutkan, rekrutmen guru berbasis kebutuhan dan data yang akurat, penempatan, sertifikasi dan TPG (tunjangan profesi guru) serta peningkatan mutu dan pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara penggajian dan hal-hal lainnya dapat dikelola pemerintah daerah yang mengerti betul kebutuhan di daerahnya masing-masing.

Baca Juga:

• Syarief Hasan MPR Serap Aspirasi Pemkab Pacitan Tentang Pokok-Pokok Haluan Negara

Berbagai upaya inovasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemda dan berbagai pihak termasuk PGRI sebagai organisasi profesi hendaknya menjadi kebutuhan nyata untuk mengantisipasi derasnya perkembangan teknologi yang terbuka bagi semua. PGRI sangat mendorong dan menjadi bagian aktif dalam gerakan guru sebagai pembelajar. 

"Betapapun derasnya arus informasi dan teknologi, peran guru tetaplah menjadi kunci dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru harus terus menerus memperkaya pengetahuannya, metologi mengajar, dan pertumbuhan pribadi yang matang dan asertif,” tandasnya.(esy/jpnn)

Rekrutmen guru berbasis kebutuhan dan data yang akurat, penempatan, sertifikasi dan TPG (tunjangan profesi guru) serta peningkatan mutu dan pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

• First «
• Prev
• 1
• 2