Hadirkan Utusan Golongan di MPR untuk Mengakhiri Disharmoni Bangsa

Demokrasi, kebebasan berpendapat, hingga perubahan zaman bukan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk tidak lagi menerima dan mengejawantahkan nilai-nilai luhur itu.

Pengingkaran dilakukan karena sejumlah kelompok masyarakat mengadopsi dan menghayati pandangan lain yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila.

Melalui mengumandangkan pandangan lain yang diimpor itu, kelompok-kelompok itu kemudian merongrong dan mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa, karena pandangan lain itu menimbulkan pro-kontra di ruang publik.

Ekses lanjutan yang tampak begitu nyata di permukaan adalah terbentuknya sekat-sekat dalam masyarakat.

Disharmoni pun mengemuka karena antar-sekat kelompok masyarakat itu lebih sering saling menghina, menista, mempersekusi, hingga menyemburkan hoaks.

Untuk merespons fakta disharmoni itu, berbagai inisiatif telah diupayakan negara cq pemerintah, oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan oleh para tokoh atau figur-figur yang menjadi panutan sejumlah komunitas.

Semua inisiatif itu pun telah diwujudkan dengan menggelar banyak forum pertemuan, dialog, dan juga kerja sama program.

Sayangnya, buah dari semua upaya itu hanya terwujud pada harmoni di tingkat elit. Sebaliknya, di akar rumput, nyaris tak berdampak.