Harga BBM Non-Subsidi Sebaiknya Naik Agar Tak Bebani APBN

Menurut Eddy, mayoritas masyarakat tidak membeli BBM non-subsidi, tetapi dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.

Untuk itu Eddy meminta pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non-subsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Namun yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," kata Eddy.

Pandangan senada juga dikemukakan anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Menurutnya, pemasukan negara berpotensi berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun jika Pertamina terus menahan harga.

Sartono juga mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional.

“Penyesuaian harga BBM non-subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.

Sartono menilai saat ini waktu yang tepat mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual, sehingga Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

Sartono juga menilai penyesuaian harga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah makin terdepresiasi.