Harga Rp 120 ribu per Kg, Wakil Mendag Anggap tak Masuk Akal

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi mengatakan, harga daging sapi hingga Rp 120 ribu per kg tersebut sudah tidak masuk akal. Pasalnya, aktivitas penyediaan daging sapi bagi masyarakat termasuk tinggi. Menurut pantauannya di rumah pemotongan hewan (RPH), jumlah sapi yang dipotong pada H-5 mencapai 2,5 kali lipat dibanding dua minggu sebelumnya.

"Yang menarik, sapi dari dalam negeri yang dipotong juga naik. Jadi, sebenarnya kalau lihat dari supply dan demand, seharusnya tidak ada kelangkaan dalam 3-4 hari ini," tegasnya di Jakarta, Kamis (8/8).
 
Bayu menambahkan, harga daging sapi di tingkat RPH juga sudah menurun di kisaran Rp 83"84 ribu per kg dalam tiga minggu terakhir. Bahkan, patokan tersebut terus turun sampai di bawah Rp 80"81 ribu saat dua hari menjelang Lebaran. "Seharusnya, daging yang sudah diambil kulitnya digantung per kilo Rp 80 sampai 81 ribu. Lah kalau di ritel, seharusnya Rp 86 sampai 87 ribu. Itu saya kasih toleransi sampai Rp 90 ribu deh. Jadi, kalau sudah sampai Rp 120 ribu, itu berarti profit taking dari pedagangnya," ungkapnya.
 
Namun, Bayu mengaku tidak akan melakukan tindakan apa pun. Pasalnya, peristiwa tersebut dinilai belum mendesak. "Kemarin itu kami tindak karena dimulai dari harga tinggi dan masyarakat terpaksa beli. Nah, kalau untuk Lebaran H-2 ibu-ibu pasti sudah belanja. Itu nanti yang dimanfaatkan," ujarnya.
 
Bayu menjelaskan, daripada fokus menyelesaikan harga daging pada momen Lebaran, pihaknya lebih memilih memikirkan regulasi untuk daging sapi secara jangka panjang. Misalnya mengevaluasi program impor. Saat ini pemerintah menjalankan program impor 8 ribu ekor sapi untuk menekan harga.
 
"Programnya (impor 8.000 ekor sapi, Red) kan hanya sampai dua minggu setelah Lebaran. Setelah itu kami lihat secara menyeluruh sistemnya. Kami ingin kebijakan soal sapi ini bukan sekadar untuk redakan harga saat Lebaran. Tapi juga berpikir untuk September sampai Desembernya. Untuk tahun 2014 juga," tuturnya.
 
Wacana evaluasi kebijakan impor tersebut, lanjut Bayu, dilakukan karena rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai populasi sapi yang turun dari 15,6 juta ekor menjadi 13,2 juta ekor. Padahal, impor sapi sudah dilakukan. "Kalau populasi turun 20 persen, ya berarti kan beda sekali nanti formatnya. Kebijakannya akan sangat berubah. Kami tunggu hasil evaluasi sejak Lebaran dan hasil verifikasi populasi. Karena itu yang akan menentukan langkah kita selanjutnya," terangnya. (owi/bil/c9/kim)