Hari Ini Retno Marsudi Temui Aung San Suu Kyi

Pemerintah Indonesia harus terus mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan serangan bersenjata kepada penduduk sipil Rohingya.

’’Dalam pandangan kami, pemerintah Myanmar memandang etnis Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka,’’ ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di kantornya kemarin.

Menurut dia, bukan kali ini saja serangan balasan dijadikan dalih pelanggaran hak asasi manusia.

Serangan milisi ke pos polisi di Rakhine Oktober 2016 lalu juga sudah menjadi alasan dilaksanakannya operasi militer di kawasan tersebut.

Apalagi, sejumlah pihak yang dianggap kritis terhadap krisis di Rakhine State ditangkapi, bahkan ada yang dibunuh ketika melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Termasuk di dalamnya Jurnalis, aktivis, pastor, pengacara, atau lainnya yang dianggap kritis.

Karena itu, Usman menyatakan pemerintah Indonesia harus segera mengambil upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan kejahatan HAM di Rakhine.

’’Indonesia harus mendesak pemerintah Myanmar, untuk mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengumpulkan fakta,’’ lanjutnya.

Dalam skala yang lebih luas, Amnesty Internastional yang berpusat di London mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas tindakan militer myanmar.