Harifin Tumpa Berpeluang Terpilih Aklamasi

Rabu, 14 Januari 2009 – 10:01 WIB

TOLAK HAKIM AGUNG JUMPO: Aktifis dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum melakukan aksi di depan Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin ( 12/1). Mereka menuntut pemerintah menetapkan ketua Mahakamah Agung, yang relatif masih muda, enerjik dan integritas tinggi. FOTO: MUHAMAD ALI/JAWA POS

JAKARTA – Dalam dua hari terakhir, menjelang pemilihan ketua Mahkamah Agung (MA), gedung MA didatangi puluhan pendemo. Aksi demo yang digelar senin (12/1) dan selasa (13/1), kemarin, mengkritik rencana pemilihan ketua MA yang akan digelar minggu ketiga bulan ini. Merespons tuntutan sebagian masyarakat itu, MA mengaku tidak terpengaruh.

"Dalam menentukan pemilihan ketua MA, kami sudah punya mekanisme internal. Aturannya mungkin tidak jauh beda dengan pemilihan ketua MA sebelumnya. Soal usia, MA tentu berpedoman pada undang-undang (UU MA, Red) yang telah dibuat pemerintah dan disepakati DPR,'' terang Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi di gedung MA, kemarin.

Menurut Nurhadi, MA mendengarkan seluruh kritik membangun yang ditujukan kepada MA. Nurhadi mengatakan, setiap kritik yang ditujukan kepada MA, selalu dievaluasi oleh dirinya. ''Misalnya, jika ada LSM yang mengeluarkan data tertentu lalu mengkritik kinerja MA, maka saya langsung melakukan cek dengan data yang ada di MA. Benar nggak data LSM itu? Kalau data itu tidak benar, kan MA yang dirugikan'' kata Nurhadi.

Nurhadi mencontohkan, ada LSM yang mengatakan MA sering membebaskan terdakwa terkait kasus korupsi. ''Data itu tidak benar. Justru kami mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan tidak membebaskan terdakwa korupsi. Tentunya semua harus berdasar fakta hukum,'' sebutnya. Karena itu, Nurhadi meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu negatif yang dikembangkan oleh beberapa pihak terkait MA.