Harus 400 T
Oleh: Dahlan IskanDua hari lalu saya makan malam dengan Abdullah Azwar Anas. Didampingi seorang deputinya yang lulusan Boston: Sarah Sadiqa (Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP).
Saya terkesan sekali dengan cara baru pengadaan barang pemerintah yang segera berlaku itu. Bahkan, Anas menjelaskan: tidak perlu lagi harus memperpanjang kehadiran di e-Katalog setiap dua tahun.
Sepanjang Anda tidak mundur dari e-Katalog, produk Anda akan tetap ada di situ.
Masih ada lagi.
Presiden Jokowi juga sudah setuju diluncurkannya ''Kartu Kredit Pemerintah'' –yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN.
Seorang pejabat di Pemda akan memegang kartu kredit itu. Agar pembayaran dari pemerintah bisa pakai kartu kredit khusus itu. Tidak pakai prosedur panjang nan lama.
Dengan sistem Kartu Kredit Pemerintah itu, UMKM akan sangat terbantu. Modal UMKM yang kecil tidak termakan oleh lamanya menunggu pembayaran dari pemerintah.
Begitu barang Anda dibeli, dikirim dan cocok, maka pemegang kartu kredit pemerintah itu langsung menggesekkan kartu kreditnya.