Harus Pertegas Visi Pemisahan Bisnis dan Politik

Kamis, 25 Juni 2009 – 20:48 WIB

Sementara Ibrahim Fahmi mengemukakan, banyak pejabat publik yang menghadapi konflik kepentingan antara bisnis dan politik. Tidak jarang kebijakan atau keputusan pejabat publik terkait kepentingan bisnis keluarga, kolega maupun pengusaha yang memberi andil saat pemilihan umum.Dia mengkhawatirkan jika tidak ada ketentuan tegas mengenai pemisahan antara bisnis dan kepentingan politik yang tegas akan menyebabkan sumber daya publik dikoptasi untuk kepentingan privat.

Sedangkan Melli Darsa menegaskan, pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) dijadikan momentum untuk menguatkan tuntutan agar calon-calon pemimpin memiliki visi dan misi yang jelas mengenai pemisahan kepentingan politk dan bisnisnya."Sayangnya, capres dan cawapres belum menyampaikan sikap atau pandangan serta visi dan misinya terkait pemisahan kepentingan politik dan bisnisnya," katanya. Capres dan cawapres perlu menegaskan sikapnya apabila terpilih dalam pilpres bisa memisahkan kepentingan bisnisnya dengan kepentingan kekuasaan. "Padahal konflik kepentingan  merupakan awal terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi," katanya.(aj)

JAKARTA- Untuk meminimalisir konflik kepentingan bisnis dan jabatan politik, perlu diatur dengan undang-undang. Jabatan politik dan bisnis, ditengarai

• First «
• Prev
• 1
• 2