Hasil Audit BPK, BPJS Kesehatan Bermasalah

Pihak RS pun tidak sungkan menawarkan jalur lain alias fee for service yang bisa lebih cepat diakses. "Lalu apa bedanya dengan sistem kesehatan sebelumnya jika ternyata sama saja" Bahkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pelayanan yang mereka terima justru tidak sebanding dengan layanan ASKES dulu," jelasnya.

Karenanya, Timboel meminta agar semua pihak turut mendorong perbaikan BPJS Kesehatan ini. Salah satunya dengan pengawasan dan membuka hasilnya ke publik. Ia minta agar badan pengawas lainnya seperti Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut ambil andil.

"Ini kan sudah kewajiban, apalagi DJSN sebagai lembaga pengawas BPJS. Buka semua pada rakyat. Saya kemarin sudah bertemu dengan pihak DJSN, saat diajak membahas ini mereka bilang nanti saja," ungkpnya.

Timboel mencurigai, pihak DJSN belum melakukan evaluasi lantaran sibuk dengan part-time mereka sebagai pegawai kementerian. Karenanya mereka pun lalai dalam melakukan pengawasan. (mia)