Hasil Ekspor Tambang Parkir di Luar Negeri, PKS: Pemerintah Gagal Kelola SDA

Dampaknya banyak keputusan Presiden Jokowi yang hanya menguntungkan dan meyenangkan pengusaha, tapi menyengsarakan masyarakat.

“Presiden ke depan harus sungguh-sungguh menata manajemen SDA kita ini. Jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," beber Mulyanto.

Dia juga meminta pemerintah menjalankan roda ekonomi nasional secara inklusif berkualitas bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"Bukan pendekatan ekonomi yang eksploitatif dan ekstraktif yang memarjinalkan dan menghisap darah rakyat,” singgung Mulyanto.

Mulyanto juga mengaku prihatin mendengar kabar bahwa banyak beking tambang ilegal adalah orang kuat yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Ini yang mengakibatkan dirjen, gubernur dan wali kota angkat tangan mengatasi pelanggaran usaha tambang ini. Kabar terbaru yang beredar sekarang ditemukan satu perusahaan tambang ilegal yang beromzet miliaran yang ternyata dibeking oknum aparat keamanan.

“Soal pajak atau royalti batu bara Indonesia juga termasuk masih rendah, flat 13.5 persen di atas harga USD 90 per ton. Padahal harga batu bara dunia saat ini membumbung tinggi mendekati USD 400 per ton. Kalau ini ditingkatkan, bukan hanya kita banjir surplus neraca perdagangan, bisa jadi kita tidak perlu utang untuk pembangunan," ujarnya.

Di sisi lain, hilirisasi nikel dijalankan dengan setengah hati. Hanya menghasilkan barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan fero nikel dengan kandungan nikel hanya 4 persen. Lalu, diekspor utamanya ke China dengan bebas pajak.