JPNN.com 
Hasto Berbicara Institusionalisasi Parpol dan Party Id, Burhanuddin Sodorkan Ide Mixed Proportional System
Seminar Nasional “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional” di Bandung
“Kepentingan partai tidak bisa terlepas dari kepentingan rakyat itu. Kita melihat pendidikan kita tertinggal, maka partai memberikan sentuhan bagaimana politik pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Ini harus dijawab juga oleh partai melalui kebijakan-kebijakan politiknya,” ungkapnya.
Hasto menyampaikan itu menjawab wartawan di sela-sela Seminar Nasional “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional” yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Pascasarjana UI di Hotel Savoy Homann, Bandung, Kamis (26/1).
Hasto menjadi salah satu pembicara bersama pakar politik dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua Kaprodi SKSG Dr. A.Hanief Saka Ghafur.
Burhanuddin menjelaskan tentang party id yang drop itu ada kaitannya dengan hilangnya sistem proporsional tertutup.
Saat sistem pemilu masih proporsional tertutup pada 1999, party id masih di atas 80 persen.
Akan tetapi, ketika proporsional terbuka diperkenalkan 2009, tingkat kedekatan partai dengan pemilih drop sampai dua puluhan persen.
“Pertanyaannya kenapa? Karena dalam proporsional tertutup itu yang bertarung adalah partai, karena orang mencoblos partai, tetapi dalam sistem proporsional terbuka, itu aktor atau pemainnya bukan hanya partai, tetapi caleg-calegnya pun bertarung. Ketika para caleg bertarung, tidak ada insentif untuk mempromosikan ideologi partai,” ungkapnya.
Menurut Burhanuddin, hal itu dikarenakan caleg dalam satu partai pun bertarung satu sama lain, sehingga yang terjadi ialah kapitalisasi. “Uang sangat penting untuk membedakan antara satu caleg dengan caleg lainnya dalam satu partai. Akhirnya, orang tak bicara platform partai. Itu yang membuat publik makin jauh dengan ideologi partai,” katanya.
