Hasto Ungkap Distorsi Jelang Pilpres, Kepala Daerah hingga Kampus Diintervensi

"Langsung nanti kita lihat 14 Februari, kemudian umum apakah setiap rakyat punya hak memilih, diizinkan. Kemudian apakah betul proses itu praktik di lapangan. Kita lihat rakyat yang punya hak pilih dilindungi hak konstitusionalnya," sebut Hasto.

Hasto mengurai tekanan ke sejumlah kalangan akademisi, dan bahkan kades dipanggil dengan membawa laporan penggunaan dana desa.

"Apakah ini bukan intervensi? Apakah bisa dibiarkan? Tekanan-tekanan kepada kepala desa yang berlangsung secara masif," kata Hasto.

"Kepala daerah kami di Jatim, di beberapa daerah basis PDIP kemudian ditekan dengan pengaduan masyarakat (dumas) yang diajukan. Padahal dumas ini skenario. Dari dumas ini dipakai untuk menekan, kalau tidak kita proses," lanjut Hasto.

Itulah sebabnya beberapa kepala daerah harus mengubah dukungannya karena ada tekanan terhadap mereka. Hal ini sangat disayangkan terjadi.

"Mau menang satu putaran boleh tapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran sehingga segala sesuatu dilakukan. Atau kejar jabatan, kalau menang jabatan saya seperti ini," ucap Hasto.

Oleh sebab itu, kata Hasto, tak heran saat ini banyak tokoh termasuk kampus yang mencoba mengingatkan agar demokrasi di Indonesia dijaga.

"Jadi mari kita buka mata hati kita dengan jernih. Ini bukan persoalan siapa mau menjadi presiden. Ini persoalan Indonesia kita. Ini persoalan bahwa kultur demokrasi itu jangan sampai dirusak. Kultur demokrasi ini sangat mahal dibangun dengan susah payah," sebut Hasto. (tan/jpnn)