Hati-Hati Laksanakan APBN

Upaya produktif itu diharapkan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan.

Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat memeratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah,” tutup legislator asal dapil Jawa Tengah VII itu.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya menjelaskan, pada 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan, terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan pendapatan negara.

“Kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016,” jelas Menkeu.

Konsolidasi fiskal itu, lanjut Menkeu, tercermin dari perubahan target pendapatan negara, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara dan pengelolaan pembiayaan anggaran, utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik, agar tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Menkeu menambahkan, pencapaian pada 2016 di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya 4,8 persen.

Gini ratio pun membaik dari 0,402 pada 2015, menjadi 0,397 pada 2016.

Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,7 persen pada 2016, dari 11,2 persen pada 2015. Nilai tukar rupiah pun menguat di angka Rp 13.307 per dolar AS. (adv/jpnn)