Hatta dan Chatib Cabut dari Rapat Inalum di DPR

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa beserta tiga menteri lainnya yakni, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menperin MS Hidayat, malam ini (22/10) menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR guna membahas pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Namun, saat rapat akan dimulai sekitar pukul 21.15 WIB dan seluruh menteri terkait memasuki ruang Komisi VI DPR, Hatta dan Chatib malah pergi.

Saat ditanya, Hatta menegaskan bahwa rapat itu sesungguhnya tak butuh kehadirannya. Menurutnya, berdasarkan tata tertib (tatib) DPR maka dirinya tak perlu menghadiri rapat kerja itu. Sebab, kehadiran Menko hanya pada saat rapat gabungan.

 "Undangan rapat ini adalah rapat gabungan, makanya Menko harus hadir, ternyata ini tidak rapat gabungan. Sehingga hanya Komisi VI saja bersama Menteri BUMN dan Menperin. Jadi berdasarkan tatib, Menko tidak perlu hadir, kalau Menko hadir itu untuk rapat gabungan," ujar Hatta saat hendak meninggalkan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10) malam.

Kendati demikian, Hatta mengklaim bahwa pembahasan soal Inalum malam ini akan beres. "Yang diundang ini adalah tim perunding, kalau saya tim pengarah. Tapi  tadi kita sudah bicara semua. Jadi saya kira kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Pokoknya kalau sudah saya tinggal, insya Allah selesai," terangnya.

Hal senada juga dikatakan Chatib yang mengaku kehadirannya tidak begitu diperlukan dalam rapat kali ini. "Ini kan rapat dengan Komisi VI, jadi saya sama Pak Hatta tidak perlu hadir dan ini masih butuh persetujuan dari DPR, nanti kita lihat keputusan komisinya giman antara Pak Hidayat (Menperin, red), BUMN dan DPR," papar Chatib.

Dia juga tak mau berandai-andai apakah Inalum akan jatuh di bawah Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan. "Saya enggak bisa ngomong mengenai itu, sebelum ada posisi yang jelas mana pemerintah dan mana kementerian. Saya percuma kalau sudah buat plan hasilnya lain dari sini. Kita lihat saja nanti apakah betul di bawah BUMN atau Menkeu. Saya enggak mau berandai-andai terlebih dulu, kita tunggu saja," pungkasnya. (chi/jpnn)