Hergun Meminta Menkeu Sri Mulyani Jangan Paksakan Kehendak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan melancarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulnai dinilai telah memaksakan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada ratusan daerah di tengah pandemi COVID-19.

Hergun -sapaan Heri Gunawan- menyatakan, dalam masa pandemi Covid-19 seharusnya Menteri Keuangan tidak mempersulit DAU untuk 380 Pemda, karena daerah juga butuh dana untuk menanggulangi dampak wabah ini.

Terlebih, para gubernur, bupati dan wali kota tidak bisa seleluasa pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber pendanaan.

"Pemerintah pusat bisa menerbitkan Perppu dan Perpres sebagai dasar hukum untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan penyesuaian APBN. Dalam hal ini pusat diuntungkan karena kekuatan politik mayoritas mendukung pemerintah," ucap Hergun dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Minggu (10/5).

Sementara Pemda, lanjutnya, harus berbicara kepada DPRD untuk melakukan penyesuaian APBD.

Tidak semua pemda memiliki dukungan mayoritas di dewan, terlebih dalam rangka menghadapi pemilukada. Butuh lobi politik yang tidak mudah.

"Di sinilah Menkeu harus memahami kondisi di daerah. Menkeu tidak boleh memaksakan kehendaknya secara rigid," tegas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR ini.