Herman Deru Harap Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bisa Ukur Efektivitas Program

"Salah satu bentuk komitmen upaya pencegahan korupsi, pemerintah daerah telah banyak melakukan program-program yang ditujukan ke arah perbaikan pelayanan publik," ungkap Herman Deru.

Kemudian, kata dia, pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, tahun lalu Provinsi Sumatera Selatan melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) yang telah diverifikasi oleh KPK-RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rata-rata mendapat nilai 86 persen.

"Mudah-mudahan untuk tahun-tahun mendatang akan lebih meningkat. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pada 2023 ini dengan melakukan evaluasi terhadap indikator yang belum maksimal hingga akan dilakukan peningkatan secara berkesinambungan," harapnya.

Herman menyebutkan dari capaian indikator area intervensi MCP tersebut masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan lagi.

Oleh karena itu, dia meminta para Kepala Perangkat Daerah lebih meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan peran dalam pencapaian 7 area intervensi untuk segera melakukan akselerasi kinerja guna mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan mengatakan penyelenggaraan rakor ini bertujuan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Sumsel sesuai tupoksi mereka. 

Yudhiawan mengatakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mereka menekankan pada tiga hal. Pertama di bidang pencegahan penyelamatan aset atau manajemen aset yang merupakan tugas pokok mereka meliputi beberapa area. 

"Manajemen aset ini meliputi sertifikasi dan penertiban aset serta penyelamatan aset. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi pajak daerah," jelas Yudhiawan.