Hidayat PKS: Putusan MA Batalkan Kenaikan BPJS Menampar Wajah Pemerintah

Kemudian, lanjut dia, pemerintah bahkan Presiden Jokowi sampai mendorong kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu dengan membuat perpres. Namun, lanjut dia, rakyat akhirnya melakukan judicial review atau uji materi terhadap perpres itu dan dikabulkan MA.

"MA mengabulkan keinginan rakyat. Keinginan rakyat itu adalah kesepakatan Kemenkes dengan DPR, keinginan PKS. Karena PKS berkali-kali, bahkan dengan sangat keras menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III," ujarnya.

Dia pun sepakat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa putusan MA itu final dan mengikat. "Karena itu, pemerintah harus melaksanakan. Tetapi kalau pemerintah melaksanakan, lagi-lagi sesungguhnya ini menampar muka pemerintah sendiri," katanya.

Sebab, ujarnya, seharusnya tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu sudah dilaksanakan ketika ada kesepakatan pemerintah dengan Komisi IX DPR. "Kenapa tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan itu saja sudah jadi masalah, apalagi sampai mendorong presiden membuat perpres," ungkapnya. (boy/jpnn)