Hitung Kerugian Negara Kasus Bupati Kolaka

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelaah kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo oleh Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Buhari Matta. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun Kejagung belum mengajukan izin pemeriksaan terhadap Buhari Matta ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto di sela-sela acara silaturahmi Jaksa Agung, Basrief Arief dengan wartawan menjelang hari bhakti adhyaksa ke-51 di Jakarta, Selasa (19/7). Andhi juga meminta tidak mempercayai kabar yang menyebutkan Bupati Kolaka segera diperiksa. "Jangan percaya isu," katanya.

Andhi menjelaskan surat izin belum dikirim ke presiden karena pihaknya masih melakukan telaah terhadap kerugian negara. "Belum, Sebab salah satu syarat dikeluarkannya izin, harus ada perhitungan kerugian negara. Itu prosedurnya. Kita maunya kalo sudah dikirim, tidak ada masalah lagi," katanya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus, Jasman Pandjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III menyatakan surat izin pemeriksaan Buhari termasuk dari sembilan kepala daerah yang surat izin pemeriksaannya masih dikaji Jampdisus, Senin (18/7).