Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

HNW: Pak Jokowi Jangan Mengancam!

Selasa, 15 Mei 2018 – 12:27 WIB
HNW: Pak Jokowi Jangan Mengancam! - JPNN.COM
Presiden Jokowi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid (Hidayat) menyesalkan ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Terorisme, karena alasan DPR lamban mengesahkan revisi UU Antiterorisme.

Hidayat mengatakan pimpinan DPR maupun panitia kerja (panja) revisi UU Antirorisme, sudah memastikan keterlambatan pengesahan bukan karena parlemen. Melainkan pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

"Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat perppu," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (15/5).

Dia menegaskan seharusnya Presiden Jokowi menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan menkumham.

"Kenapa menkumham meminta penundaan? Jadi ini permasalahan di internal eksekutif," ujarnya.

Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan seharusnya koordinasi antara kementerian dan presiden juga maksimal. Sebab, kata dia, dalam kenyataannya sekarang, koordinasi itu tidak maksimal. Karena itu Hidayat heran pemerintah yang meminta penundaan, lalu tiba-tiba mengancam mengeluarkan perppu.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan sehingga tidak bisa lanjut," katanya.

Menurut Hidayat, Jokowi harus menanyakan kenapa menkumham meminta penundaan terus. Presiden lebih baik memerintahkan menkumham mencabut surat penundaan.

Seharusnya Presiden Jokowi menegur dan menyelesaikan persoalan itu dengan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly yang menyurati DPR meminta penundaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News