HNW: Presiden Pernah Usulkan Kembalinya GBHN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa wacana tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) pernah menjadi bahan diskusi pada pertemuan konsultasi para pimpinan lembaga negara. 

Ketika itu Presiden Joko Widodo menyatakan perlunya GBHN. 

Alasan Jokowi ketika itu menurut Hidayat, jika pijakan pembangunan nasional, hanya menggunakan Rencana Pembangunan Jangan Panjang (RPJP) maka akan ada banyak kendala. 

RPJP yang berisi visi misi presiden selama kampanye, besar kemungkinannya berbeda dengan visi misi para Gubernur, wali kota dan Bupati. 

"Kalau itu terjadi maka tidak ada kesinambungan antara pembangunan yang diprogramkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi program yang saling berlawanan antara pembangunan yang dicanangkan presiden dengan pemerintah daerah," kata Hidayat.

Itu disampaikannya saat menjadi salah seorang pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Relevankah GBHN Pasca Reformasi". Selain Hidayat Nur Wahid FGD itu menghadirkan tiga pembicara yang lain. Yaitu Mahfud MD, Yudi Latif dan Bambang Priyambodo (staf Bappenas).

Karena itu, Hidayat berpandangan, menjadi sebuah keniscayaan jika presiden memandang perlu adanya garis-garis besar bagi haluan negara. Apalagi sudah terbukti ada proyek pembangunan yang terbengkalai setelah terjadi pergantian pemimpin baik ditingkat pusat maupun daerah. 

"Kalau itu terus terjadi, maka pada tahun ke 11, masyarakat akan selalu kebingungan mengikuti arah pembangunan yang akan digunakan penguasa yang baru, dan itu akan terus menerus terjadi," ujar mantan Presiden PKS itu.