Honorer Non-Database BKN Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024, Adil atau Tidak sih?

Bagi mereka, tidak adil jika hanya honorer yang masuk database BKN yang boleh ikut seleksi PPPK 2024.

“Padahal ada yang sudah belasan tahun hingga 20 tahun mengabdi,” kata Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Sepri Latifan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang itu. Sepri menjelaskan, honorer yang masuk database BKN 2022 merupakan honorer yang sumber penggajiannya dari APBN/APBD.

Adapun honorer yang tidak masuk database BKN karena gajinya bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) atau BLU Daerah.

Karena itu, Sepri menilai pemerintah tidak bijak jika hanya honorer yang masuk database BKN saja yang diangkat jadi PPPK.

Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan banyak honorer yang masa kerjanya di atas 5 tahun malah tidak masuk pendataan BKN.

"Mereka tidak masuk database BKN karena bukan tidak mau didata. Banyak yang tidak dapat info apa-apa lho soal pendataan BKN ini," kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN.com, Senin (29/7).

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menduga, sebagian honorer yang tidak masuk database BKN merupakan korban kezaliman.