HPH Tunggak Pajak Rp37 Miliar

Senin, 30 November 2009 – 10:18 WIB

“Hanya saja, yang nagih PBB ini dari pusat. Kebijakan penagihan melalui aturan Departemen Keuangan (Depkeu) RI. Dispenda hanya koordinasi dalam rangka upaya penagihan,” ujarnya.(def/fuz/JPNN)

PALANGKA RAYA- Ironi sekali para pengusaha yang menggarap hutan di Kalteng ini. Sudah membabat habis semua potensi hutan, para pengusaha pemilik

• First «
• Prev
• 1
• 2