Hubungan BP-Pemko Tak Kondusif, DPRD Mengadu ke Menko

"Dijawabnya, tanggal 1 Juli kemarin audit sudah selesai. Pelayanan sudah bisa dilakukan," katanya.

Terkait UWTO, DPRD berharap, UWTO dapat dihapuskan untuk kawasan perumahan. Ini supaya tidak terjadi penagihan ganda. Sementara di kawasan industri dan perdagangan masih bisa tetap ada. Ini untuk menjaga iklim investasi.

Sementara untuk kuota impor bahan-bahan pangan, DPRD berharap pemerintah dapat membuka keran impor untuk Batam. Sebab, ini berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat Batam. Harga bahan-bahan pangan dan pokok masuk dalam komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dipergunakan dalam penghitungan upah minimum kota (UMK) setiap tahunnya.

"Kalau pemerintah memang tidak bisa memangkas biaya distribusi yang tinggi, maka bukalah keran impor," ujarnya.

Memang dikhawatirkan barang-barang impor itu akan merembes ke daerah lain. Namun, hal tersebut seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. 

"Kan ada pemerintah daerah. Ada polisi, danrem, dan bea cukai. Harus bersatu padu dong untuk masyarakat," katanya lagi. 

Lukita Dinarsyah Tuwo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Nasional, kata Yudi, tidak memberikan tanggapan khusus untuk setiap permasalahan yang disampaikan. Namun demikian, mereka akan datang ke Batam, Jumat (22/7) nanti, untuk menjawabnya. 

"Sambil mereka juga akan melihat kondisinya langsung," ujar Yudi. (ceu/ray/jpnn)