Huh, Klaim Menkeu Soal Penerimaan Pajak kok Bikin Bingung sih

Dia mengatakan, Menkeu harus mendorong Dirjen Pajak untuk membuka data-data pendukung klaim tersebut. "Data itu kan bukan rahasia negara. Jadi tidak ada alasan Menkeu untuk tidak merespon keingintahuan publik," tegasnya.

Sebab publik itu di dalamnya ada sebagian di antaranya adalah ASN Kemenkeu sendiri. Mereka tentu paham apa sesungguhnya yang terjadi. Apalagi ASN DJP Kemkeu. Mereka tentu lebih tahu apakah pernyataan Menkeu itu benar sebenar-benarnya atau benar hanya pernyataan untuk menyenangkan pimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan dibiarkan masyarakat sebagai subjek pembayar pajak malah mendapatkan pertentangan informasi karena ketidak-siapan Menkeu melakukan keterbukaan," ucapnya.

Bisa juga, Presiden Jokowi memerintahkan Menkeu untuk membuka data-data pendukung kinerja DJP atau malah DPR meminta DJP mempresentasikan kebenaran 'klaim' kinerjanya. "Jangan pula Presiden Jokowi membiarkan kesimpang-siuran rasa percaya dan tidak percaya di tengah-tengah rakyatnya. Itu sangat tidak baik," ungkap dia. (boy/jpnn)