Ibas Tegaskan Dukungan untuk Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat

“Demi menangani permasalahan ini,  Pemerintah harus menerapkan kembali dan bahkan memperluas berbagai kebijakan warisan masa Pemerintahan SBY yang telah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat,”

“Beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai kebijakan lainnya yang tercakup dalam payung besar Strategi Empat Jalur, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment sembari menyesuaikan perkembangan jaman dengan kebijakan yang pro-technology,” paparnya.

Pada poin kedua, AHY menyampaikan terkait sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional, baik soal hukum dan keadilan maupun kelangsungan demokrasi.

Partai Demokrat mengapresiasi aparat penegak hukum yang amanah memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Senada dengan Ketum, Ibas pun menegaskan agar ‘rule of law’ bukan sebatas slogan.

“Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadikan ‘rule of law’ bukan hanya sebagai suatu slogan, melainkan praktik yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan/atau yang kuat menindas yang lemah. Karena saat ini bisa saja yang terjadi adalah ketidakadilan berjalan dalam prosedur yang dilindungi oleh ‘penguasa’,” ungkap Ibas.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga memberikan dukungan pada apa yang disampaikan AHY terkait harapan dan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pemilu 2024 secara damai, jujur, adil, dan demokratis.

“Oleh karena itu, untuk menjamin lancarnya pesta demokrasi tahun depan, masyarakat Indonesia harus mendorong supremasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi ini-lah, kita dapat menangani isu krusial yang membahayakan pemilu dan demokrasi Indonesia saat ini dan nanti.”

“Pemilu adalah representasi dari keterwakilan suara rakyat dalam menentukan para awak dan arah gerak bahtera Nusantara,” tambahnya.