Ibu-ibu Aisiyah, Ingat Permintaan Khusus Bang Zul

Jumat, 22 April 2016 – 18:11 WIB

Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan saat sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar di depan seribu pengurus Aisiyah dari seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional Aisiyah dan Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Aisiyah (Unisa) Kampung Mlangi, Nogotirto, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (22/4). FOTO: Humas MPR RI

jpnn.com - SLEMAN – Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan meminta agar ibu-ibu Aisiyah menjadi pelopor dalam mengembalikan identitas bangsa berdasarkan Empat Konsensus berbangsa dan bernegara.

“Ibu-ibu Aisiyah hendaknya dapat menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar ini di lingkungannya dan di lingkungan lebih luas lagi,” kata Zulkifli Hasan yang juga anggota keluarga besar Muhammadiyah ketika berbicara di depan sekitar seribu pengurus Aisiyah dari seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aisiyah dan Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Aisiyah (Unisa) Kampung Mlangi, Nogotirto, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (22/4).

Zulkifli kembali mengingatkan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, Empat Konsensus berbangsa dan bernegara sekarang banyak ditinggalkan. Begitu pula Pancasila, menurut para pendidik dan para pengamat, juga ditinggalkan.

“Dulu sosialisasi dilakukan secara masif sampai ke kabupaten, kecamatan, sekarang sudah tak ada lagi. Dan, sekarang sosialisasi hanya dilakukan MPR.

“Sosialisasi secara masif saja belum tentu berhasil, apa lagi hanya dilakukan oleh MPR,” tandas Zulkifli.

Untuk itu, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR telah membicarakan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo agar sosialisai Empat Pilar dilaksanakan seperti dulu (Baca: era Orde Baru) tapi metodenya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Usulan serupa juga datang dari salah seorang peserta Rakernas Aisiyah, agar sosialisasi Empat Pilar ini dikembalikan seperti Penataran P-4 zaman dulu.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli kembali menegaskan bahwa kita telah sepakat -- seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945-- bahwa rakyatlah yang berdaulat, atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu kita sepakat menggunakan sistem demokrasi.

Menurut Zulkifli Hasan, demokrasi tidak boleh memakai cara-cara teroris, atau cara-cara radikal. Jadi, kalau ternyata rakyat tidak puas, boleh lapor ke DPR atau DPRD, bisa juga lapor ke bupati dan lainnya.