Ibu Kota Pindah Palangka Raya, Orang Dayak Jangan Tersisih

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Pemerintah pusat belum memastikan ibu kota negara bakal dipindah dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng.

Kajian masih dilakukan untuk mencari wilayah mana yang dianggap pas jadi lokasi pusat pemerintahan.

Namun Kalteng tetap menjadi kandidat utama. Selain itu, aspek historis yakni adanya keinginan Presiden pertama Indonesia Soekarno, juga ada pertimbangan lain yang harus dilihat pusat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak, aspek lain yang dimaksud adalah wilayah Palangka Raya yang berada di tengah dan masih banyak lahan kosong yang dapat disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai ibu kota pemerintahan.

“ Tanah di sini juga tidak mahal seperti di daerah lain. Kita menyambut baik keinginan itu, tetapi perencanaannya harus matang. Dalam hal Ini Bappenas yang melakukan kajian-kajian tersebut,” tutur Abdul Razak di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (7/7).

Menurut politikus senior Gokar ini, kalau nantinya hasil kajian memutuskan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan, Kalteng harus siap dan membantu agar perpindahan tersebut berjalan dengan baik. Tidak cukup hanya menyatakan siap saja, sebab perpindahan tersebut tidaklah mudah.

“Kontroversi perpindahan pasti ada. Namun, jika mengukur untuk kepentingan lebih luas menyangkut ibu kota negara, sebagai bagian NKRI, harus menerima ini walau ada yang merasa kepentingannya terganggu,” ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Kalteng Nataliasi mengatakan, dirinya menyambut baik rencana perpindahan ibu kota ke Kalteng.