ICW Desak KPK dan BPK Seriusi 'Small Business untuk Pak Ari'

Menurut Firdaus, publik masih belum lupa pada mencuatnya kasus rekaman “Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia pada pertengahan Desember 2015 yang diduga melibatkan Setya Novanto. Sayangnya hingga kini tidak ada kejelasan proses penanganan kasus tersebut.

Selain itu, ada pula dugaan kongkalikong dalam kegiatan penyediaan migas untuk Pertamina oleh Petral yang kini terkesan menguap tidak jelas rimbanya. Karena itu dugaan tentang praktik menjadikan BUMN sebagai sapi perahan, ajang mencari proyek, dan keuntungan pribadi atau golongan bukanlah hal baru.

"Tetapi sayangnya hingga kini belum terlihat langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum," ungkap Firdaus.

Menurut dia, keinginan menjadikan BUMN steril dari intervensi kepentingan dan politik rente tampaknya masih sekadar mimpi, terutama pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya Pertamina dan PLN.

Karena itu, ICW meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian BUMN, direksi PLN dan Pertamina menyampakkan klarifikasi soal itu. ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap proyek strategis di PLN dan Pertamina, khususnya yang terkait dengan penyediaan energi primer dan pembangkitan listrik.

"Serta juga kontrak dan kerja sama dengan pihak lain yang berindikasi konflik kepentingan, memberatkan keuangan negara serta tidak memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat banyak," papar Firdaus. 

Terakhir, ICW meminta KPK melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi pargulipat dalam peoyek itu. "Hal ini bisa dimulai dari kerja sama dan proyek penyedian sarana dan prasarana migas, pembangunan pembangkit listrik, serta pembelian listrik dan bahan bakar dari swasta," tuntas Firdaus.(boy/jpnn)