Iiihhhh....Pak Jokowi Lucu deehh

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menduga ada persekongkolan jahat antara pemerintah (eksekutif) dengan DPR untuk merampok hak rakyat Indonesia. Faktanya menurut Uchok, bisa dilihat dari berbagai fakta saling mengamini di antara pemerintah dan DPR meskipun langkah masing-masing pihak jauh dari kata tidak prorakyat.

“Saat pemerintah menaikan harga BBM, listrik dan gas, DPR sama sekali tidak menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah ini," kata Uchok, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/4).

Dia mendua ada modus baru dalam merampok uang rakyat tidak lagi dengan cara konvensional, tapi sudah modus baru.

“Dulu penguasa merampok uang rakyat dengan cara menaikan anggaran yang tidak sesuai fakta. Kini perampokan langsung diambil dari kantong rakyat. Contohnya, rakyat dipaksa membeli BBM, listrik dan gas dengan harga tinggi. Untungnya dua kali. Pertama, uang subsidi tidak jelas digunakan untuk apa, karena toh sudah beberapa bulan subsidi dicabut dan harga BBM, gas dan listrik naik, tapi tidak ada manfaat berarti yang dinikmati rakyat. Kedua, rakyat membayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya karena monopoli para pengambil kebijakan," ungkapnya.

Uchok tidak melihat ada kepentingan ideologi apapun yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Pertentangan yang terjadi di awal pemerintahan berdiri menurutnya, tidak lebih dari upaya saling tawar di antara mereka.

"Ketika kesepakatan sudah diambil, siapa mendapat apa dan berapa, maka pertentangan pun hilang seperti yang bisa dilihat saat ini oleh seluruh rakyat Indonesia. Kini DPR dan Pemerintah sedang bulan madu atas biaya rakyat," tegasnya.

Dia jelaskan, pemerintah mengamini semua permintaan DPR termasuk rencana pembangunan gedung baru dan pemberian tambahan uang muka pembelian mobil termasuk di dalamnya untuk anggota DPR yang sampai sat ini belum memberikan apapun buat rakyat. 

Menurut Uchok, itu hanya langkah awal pemerintah memberi hadiah pada DPR dengan harga yang harus dibayar dengan kehidupan rakyat yang semakin susah.