Ikon Demokrasi Itu Sebut Tak Ada Genosida Rohingya

Menurut putri mendiang Bapak Myanmar Modern Jenderal Aung San itu, yang terjadi di Rakhine adalah konflik biasa. Tidak ada unsur pembinasaan etnis tertentu.

”Masalahnya bukan pada perbedaan etnis. Melainkan pada perbedaan itu sendiri. Maka, kami sedang berupaya mengatasi perbedaan tersebut dan sebisa mungkin mencegahnya agar tidak meluas,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, pemerintahan Suu Kyi menginvestigasi konflik di Rakhine. Bahkan, Myanmar menunjuk mantan Sekjen PBB Kofi Annan sebagai ketua komisi rekonsiliasi muslim dan umat Buddha di Rakhine.

Namun, hasil investigasi yang dianggap tak netral itu tidak memuaskan masyarakat. Dalam laporannya, pemerintah Myanmar mengaku tidak menemukan indikasi genosida atau kebencian etnis di sana.

Seolah membela diri, Suu Kyi menyampaikan bahwa aparat yang diterjunkan ke Rakhine pun tidak luput dari tindak kekerasan. Termasuk pemerkosaan dan penganiayaan.

”Masyarakat boleh saja menggugat. Tapi, sesuai konstitusi, segala kesalahan yang dilakukan personel militer hanya akan diselesaikan sesuai koridor militer,” ujarnya.

Selama berbulan-bulan, kaum Rohingya yang tinggal di Rakhine dan tidak pernah diakui sebagai warga negara tersebut hidup dalam ketakutan.

Mereka menjadi bulan-bulanan aparat pasca kerusuhan yang melibatkan umat muslim dan umat Buddha di provinsi perbatasan Myanmar-Bangladesh itu.