Incar WTP, Muhaimin Gandeng BPKP

JAKARTA -  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)  membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan APBN Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)  Muhaimin Iskandar dan Kepala BPKP Mardiasmo  di Kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta, Senin (3/1). Muhaimin  mengatakan, kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak dalam akuntabilitas pengelolaan APBN guna meningkatkan kinerja dan layanan publik.

“Dengan adanya MoU dengan BPKP ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan APBN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah agar pengelolaan APBN dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien,“ terang Muhaimin.

Dijelaskannya, melalui kerjasama itu BPKP akan melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam menyusun pelaporan keuangan negara dan inventarisasi barang milik negara, sosialisasi peraturan perundang-undangan , asistensi pengembangan pengukuran kinerja dan evaluasi serta sinergi audit. “Setelah mendapat bimbingan teknis dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar, kita harapkan opini Laporan Keuangan Kemenakertrans tahun 2010 dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.