Indonesia Diminta jadi Pemantau di Perbatasan Kamboja-Thailand

Selasa, 22 Februari 2011 – 16:44 WIB

BERSAMA - Menlu RI Marty Natalegawa (tengah) bergandeng tangan bersama para Menlu se-ASEAN, di Gedung Pancasila, Kemlu, Selasa (22/2). Foto: Arundono/JPNN.

"Sedangkan mengenai wujud tim pengamat maupun jumlah personilnya, juga belum bisa dipastikan. Namun mengingat daerah perbatasan (yang menjadi sengketa) yang tidak begitu luas, jumlahnya (personil) akan cenderung kecil, atau tidak dalam jumlah besar. Kemungkinan akan terdiri dari gabungan personil sipil dan militer, namun mereka tidak akan bersenjata (un-armed)," jelas Marty lagi.

"Yang perlu diperhatikan pula dalam hal ini adalah, ini berbeda dengan (misi) peace-making maupun peace-keeping. Ini adalah tugas pengamatan (observing), yang sebenarnya juga bagi Indonesia sendiri bukan pertama kalinya (di kawasan ini). Indonesia sendiri ketika di era (negosiasi) dengan (GAM) Aceh misalnya, juga pernah meminta Thailand untuk menjadi observer," ungkap Marty.

Marty selanjutnya juga menyebut bahwa keterlibatan Indonesia (lebih jauh) dalam masalah Kamboja-Thailand ini, sesungguhnya sudah dipesankan pula secara langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepadanya. Sementara mengenai pengiriman tim (pengamat) itu sendiri, ia mengaku sudah sempat pula berkomunikasi sebelumnya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI terhadap kemungkinan tersebut.

Sementara pada bagian lain, Marty pun menyampaikan bahwa poin kedua yang perlu digarisbawahi adalah kesepakatan kedua negara untuk melibatkan Indonesia dalam perundingan-perundingan bilateral mereka mendatang terkait masalah ini. "Dalam hal ini, meski tidak tercantum dalam statement tertulis (resume meeting) tadi, sudah ada pemahaman bahkan, bahwa pertemuan bilateral kedua negara berikutnya akan digelar di Indonesia," papar Marty yang juga menekankan bahwa atmosfir pandangan kedua negara setelah (beberapa pertemuan) sejauh ini terlihat sudah semakin membaik. (ito/cha/jpnn)