Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam Forum DEWG Presidensi G20

“Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” tuturnya.

Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum.

“Rekomendasi yang ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku,” ucap Menkominfo.

Selanjutnya, rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” 2021, Menteri Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital.

Oleh karena itu, untuk menjembatani dialog mengenai pelindungan keamanan data dan kedaulatan negara atas data, serta cross-border data flow and data free-flow with trust, Indonesia memasukkan pembahasan ini ke dalam salah satu isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia tahun ini.

“Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkap Menkominfo.

Selain itu, Johnny juga menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfer yang dikembangkan oleh Presidensi Italia sebelumnya.

Dia menegaskan kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat.