Indonesia Kembali Memperjuangkan Kedaulatan Digital dalam G20

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperjuangkan kedaulatan digital dalam Digital Economy Working Group (DEWG), Presidensi G20 Indonesia 2022.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan perjuangan itu reposisi negara terkait dengan arus data lintas batas negara.

Sebelumnya, pembahasan mengenai arus data lintas negara dalam Presidensi G20 merupakan upaya Indonesia untuk melanjutkan pembahasan dalam Presidensi G20 sebelumnya.

“Pembahasan arus data lintas negara ini sudah dimulai pembahasan di Presidensi G20 di Jepang yang pertama, lalu yang kedua di Saudi Arabia, dan yang ketiga saat Presidensi G20 di Italia. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan yang keempat dan kita harus bergerak maju dari tahap yang satu ke tahap yang lain,” tuturnya.

Menurut Johnny ada empat prinsip didorong oleh Indonesia, yakni meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

“Isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan," ungkap Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3).

Johnny menyebut isu itu menjadi dinamika lantaran adanya perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antarnegara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis.

"Beberapa negara itu yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental,” jelasnya.