Indonesia Paparkan Strategi Atasi Masalah Ketenagakerjaan di Hadapan Anggota G20

"Pemerintah, industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional harus bekerja sama," ujarnya.

Anwar menambahkan pertemuan para menteri ketenagakerjaan ini diagendakan akan menghasilkan dua deklarasi yaitu deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 dan deklarasi bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan G20.

Selain itu, dalam agenda deklarasi bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan negara G20, tambah Anwar akan membahas persoalan fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (transitions from education to work).

"Ini bukanlah isu yang baru. Namun begitu, seiring perkembangan zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kolaboratif dalam mengelola isu ini. Sehingga sisi supply and demand dapat terjaga kesesuaiannya," kata Anwar.

Dia juga mengatakan Pemerintah Indonesia memandang dengan dinamika supply dan demand industri saat ini.

Oleh karena itu penanganan transitions from school to work memerlukan inovasi dan kolaborasi yang luas agar tercipta kebijakan dan program yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja.

Sebagaimana diketahui, G-20 adalah forum ekonomi sebagai ajang konsultasi dan kerja sama melalui penyelenggaraan pertemuan rutin/tahunan untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah perekonomian. Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.

Sebelum pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 ini, isu di sektor ketenagakerjaan telah dibahas beberapa kali oleh kelompok kerja ketenagakerjaan G20 (employment working group/EWG).