Indonesia Pulihkan Kerjasama Militer dengan Australia

Indonesia dan Australia akan memulihkan sepenuhnya kerjasama militer diantara kedua negara menyusul berlangsungnya pertemuan bilateral antara PM Australia Malcolm Turnbull dan Presiden Joko Widodo di Sydney, Australia pada Minggu (26/2/2017).

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral di Sydney, membahas isu perdagangan, pertahanan dan kontra terorisme.
Kedua pemimpin pemerintahan itu sepakat untuk memulihkan kerjasama militer, kurang dari dua bulan setelah Indonesia menangguhkan kerjasama dengan Australia terkait poster bernada 'menghina' di markas pelatihan militer di Perth, Australia Barat.
PM Turnbull mengatakan kedua negara memiliki banyak kesamaan dan berkomitmen [menciptakan] stabilitas di kawasan.
“Kedua negara memiliki demokrasi yang hidup yang ditegakan untuk saling menghormati dan keragaman," kata PM Turnbull.
"Kita berbagi komitmen terhadap demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum serta tatanan internasional berbasis aturan." Tambahnya.
Sebuah pernyataan bersama dari kedua pemimpin pemerintahan ini juga menekankan pentingnya kerjasama.

“Risiko dan ketidakpastian hanya akan membuat lebih penting bagi kita untuk memiliki kemitraan yang kuat yang memungkinikan kita mengatasi semua tantangan dan memanfaatkan kesempatan bersama-sama.”
Indonesia menangguhkan seluruh bentuk kerjasama militernya dengan Australia pada awal Januari 2017 lalu, hanya beberapa pekan setelah seorang perwira militer Indonesia mengeluhkan soal poster pelatihan ‘yang bernada menghina’ di markas pasukan khusus Australia (SAS) di Perth, Australia Barat.
Pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia (Kopassus) melakukan pelatihan bersama dengan Pasukan Khusus Angkatan Udara Australia (SAS) di Barak Campbell unit di Perth.

Konsulat baru, tarip lebih rendah

PM Turnbull juga mengumumkan Australia akan membuka konsulat baru di kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.

Perbincangan seputar isu perdagangan diantara kedua pemimpin pemerintahan ini juga menunjukan Indonesia sepakat untuk menurunkan tarif impor gula dari Australia hingga 5% - sejajar dengan banyak negara-negara lain di Asia Tenggara- sebuah perkembangan menyusul terbitnya laporan dimana perusahaan gula terbesar kedua di Australia tengah mengalami kesulitan akibat didera hutang lebih dari $200 juta.