Indonesia Serahkan Laporan HAM Nasional kepada PBB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir kepada Dewan HAM PBB.

Laporan itu dipaparkan dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (9/11).

Sidang UPR November 2022 juga dihadiri oleh 13 negara lainnya yang juga melakukan presentasi UPR, yaitu Aljazair, Afrika Selatan, Brazil, Belanda, Bahrain, Ekuador, Finlandia, Filipina, India, Inggris, Maroko, Polandia, dan Tunisia.

Dalam sidang tersebut, Yasonna sekaligus menyerahkan laporan HAM nasional, di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi.

Politikus PDIP itu memaparkan upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, pendidikan, hak atas kesehatan, dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan.

Selain itu, dilaporkan juga perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum.

“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” kata Yasonna.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu menuturkan dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia.