Inefisiensi Penyelenggaraan Haji Hingga Ratusan Miliar

KPK Kantongi 48 Potensi Korupsi

Jumat, 07 Mei 2010 – 00:15 WIB

Namun Menteri Agama Suryadharma Ali tak sepenuhnya sependapat dengan KPK. Dicontohkannya, inefisiensi dalam hal pesawat, Suryadharma tidak sependapat dengan temuan KPK terkait inefisiensi akibat adanya kursi kosong pada pesawat yang digunakan untuk memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi. "Karena kita hanya bayar per jamaah, jadi tidak masalah kalau poesawat tidak penuh," ujarnya.

Menteri asal PPP itu juga menegaskan, setidaknya memerlukan waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pemerintah tidak bisa sendirian dalam merumuskan kebijakan soal haji. Bahkan dalam hal penentuan besarnya biaya ibadah haji, pemerintah selalu memutuskannya bersama DPR. "Selain itu ada banyak komponen biaya yang tak dapat dikendalikan oleh pemerintah," kilahnya.

Menyinggung soal bunga dari tabungan calon jamaah haji, Suryadharma menjelaskan bahwa bunganya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan  ibadah haji seperti pembuatan paspor, pemondokan dan konsumsi. "Kalau ada sisa masuk ke DAU," tandasnya.(ara/jpnn)

JAKARTA - Suara miring tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berpotensi korupsi bukanlah hisapan jempol semata. Buktinya, Komisi Pemberantasan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News