Info Terbaru dari Yan Mandenas DPR Tentang Perkembangan Revisi UU Otsus Papua

Berbagai upaya sudah dimaksimalkan tim Pansus RUU Otsus Papua dalam mengawal proses Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Bagi Provinsi Papua ini. Namun, dia juga mengakui dan sangat menyayangkan kalau selama proses pembahasan, hanya Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang aktif melakukan komunikasi ke pimpinan partai politik di Jakarta sementara banyak elemen masyarakat Papua, yang lebih banyak berbicara dan berkoar di luar.

Padahal, komunikasi yang intens oleh pemerintah daerah kepada pimpinan partai politik akan berperan penting dalam mendorong masuknya aspirasi masyarakat pada agenda perubahan.

“Lantas melahirkan kesan seakan upaya dan niat baik pemerintah melalui agenda  perubahan tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah daerah dan masyarakat. Padahal, substansi perubahan UU Otonomi Khusus Papua ini adalah harapan sekaligus masa depan orang asli Papua," kata legislator muda asal Dapil Papua ini.

Legislator asli orang Papua ini menyesalkan selain pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua terkesan mengabaikan tanggung jawabnya untuk mengawal agenda perubahan kedua UU No. 21 Tahun 2001.

Padahal, aspirasi rakyat Papua melalui suara pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam rangka suksesnya proses perubahan. Bahkan ada lembaga yang lebih sibuk dengan agenda gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuduh pemerintah dan DPR RI melanggar konstitusi.

“Padahal, kami bekerja sesuai mekanisme dan aturan. Sebentar lagi akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna,” kata dia.

Yan mengatakan Pansus sangat berharap semua pihak untuk menyudahi polemik maupun pertentangan pendapat mengenai agenda perubahan ini.

“Mari kita kawal bersama, supaya setelah disahkan, pelaksanaannya oleh pemerintah berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan harapan dan kepentingan kita orang asli Papua," kata Yan.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!