Infotainment Dipersoalkan di DPR

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memperketat pengawasan tayangan infotainment, reality show dan sejenisnya. Bahkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dengan KPI dan Dewan Pers yang digelar Rabu (14/7), disepakati bahwa infotainment, reality show dan sejenisnya bukanlah produk jurnalistik.

“Komisi I DPR RI mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPI untuk merevisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) terutama tentang kategori program siaran infotainment, reality show dan sejenisnya dari faktual menjadi non-faktual,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin saat memimpin rapat.

Tak hanya itu, Komisi I DPR bersama KPI dan Dewan Pers juga sepakat bahwa program Infotainment, reality show dan sejenisnya banyak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik, serta P3SPS KPI.

Sebelum kesimpulkan rapat dicapai, dalam RDP itu Ketua KPI, Dadang Rahmat Hidayat menyatakan bahwa sejak bulan Juni lalu KPI sudah menerima 400 pengaduan. Dari jumlah itu, 300 di antaranya aduan tentang infotaiment. "Khusus bulan Juni mencapai 80 persen (pengaduan tentang infotainment), mungkin karena ada kasus video cabul (video mirip Ariel-Luna-Cut Tari)," tandas Dadang.