Infrastruktur Daerah Harus Libatkan Swasta

jpnn.com - JAKARTA - Lambannya pembangunan infrastruktur di daerah seolah menjadi penyakit yang susah disembuhkan. Upaya pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai motor pembangunan infrastruktur pun belum efektif karena terkendala banyak hal.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah swasta (KPS) yang digadang-gadang sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur seringkali terhambat oleh resistensi pemerintah daerah.

"Pemda menganggap KPS itu ribet, jadi mereka inginnya pakai APBD, mungkin (kalau pakai APBD) bisa sedikit main-main (korupsi, red)," ujarnya kemarin (28/4).

Emma sering tidak habis pikir dengan keengganan Pemda dengan skema KPS. Sebab, kemampuan finansial pemda sebenarnya terbatas sehingga tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, dia merekomendasikan agar pemerintah bersikap tegas dengan menerbitkan regulasi bahwa proyek infrastruktur di daerah dengan nilai investasi tertentu, harus menggandeng swasta. "Artinya, skema KPS jadi keharusan. Bukan opsi lagi," katanya.

Menurut Emma, regulasi semacam itu sudah diterapkan di banyak negara seperti Korea Selatan, Thailand, dan Filipina. Di Australia, pemerintah mengharuskan infrastruktur senilai minilai AUD 50 juta harus dibangun dengak skema kerjasa pemerintah swasta. "Di luar negeri, ada undang-undang khusus tentang KPS. Kita (Indonesia) belum punya. Karena itu harus dibuat aturannya," ucapnya.

Emma pun menyebut beberapa contoh proyek dengan skema KPS yang penyelesaiannya berlarut-larut. Misalnya, Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang sudah molor 4 tahun dan belum selesai hingga saat ini. Lalu, ada pula rencana proyek kereta api (KA) Bandara Soekarno-Hatta, serta pipanisasi mata air Umbulan di Jawa Timur, dan beberapa proyek lainnya. "Dengan otonomi daerah, banyak pemda yang lantas menganulir proyek KPS," ujarnya.