Ingat! TNI juga Bertugas Berantas Teroris

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan pemberantasan teroris yang tengah dilakukan kepolisian tidak cukup hanya melibatkan unsur TNI.

Ini disampaikannya menyusul adanya polemik yang mempertanyakan TNI turut memberantas teroris di Poso. Menurutnya, keterlibatan TNI wajar karena aksi teror yang terjadi sekarang sudah mengancam bangsa dan negara.

Demikian juga dengan taktik dan strategi yang digunakan teroris. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, strategi teroris sudah semakin canggih dan luas. Untuk itu, semua komponen bangsa harus dilibatkan untuk memberantas teroris.

"Terorisme ini bukan kejahatan biasa, bukan tindak pidana biasa. Ini adalah kejahatan luar biasa terhadap negara dan bangsa. Jadi harus melibatkan semua unsur, semua komponen bangsa, sebab ini adalah ancaman bagi bangsa kita. Jadi, semua harus terlibat," kata pria yang akrab disapa Kang TB tersebut.

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menjelaskan, dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan, bahwa TNI dalam tugas pokoknya melalui operasi militer selain perang, punya kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme.

"Dalam UU TNI disebut TNI dapat turut serta menanggulangi terorisme. Jadi hindari polemik soal ini," tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IX itu.

Namun, mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini mengakui, pelibatan aktif TNI dalam menanggulangi aksi terorisme harus terlebih dahulu disertai dengan adanya keputusan politik negara.

"Jadi, presiden harus mengeluarkan perintah pada TNI untuk masuk dalam pemberantasan  terorisme," jelasnya.

Ketentuan ini, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan di UUD yang menyatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata.

"TNI dalam melakukan tindakan harus ada legalitas dan legitimasi yang kuat dari Presiden Jokowi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata," tegasnya.(fas/jpnn)