Ingatlah Era Presiden SBY, PDIP Punya Pengalaman 10 Tahun di Luar Pemerintahan

Hasto menambahkan partai di luar pemerintahan pun bisa mendukung kebijakan pemerintah yang mengusung agenda kerakyatan.

"Ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung," kata Hasto.

Namun, Hasto juga mengatakan partai di luar pemerintahan bisa menentang kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.

"Misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani. Nah, di situ (partai non-pemerintah) menyampaikan suatu sikapnya," kata Hasto.

Walakin, sampai saat ini PDIP belum menentukan sikap apakah bakal di luar atau bergabung dengan pemerintahan mendatang.

Toh, kata Hasto, rekapitulasi atas hasil Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum tuntas. Menurut dia, hasil rekapitulasi itu pula yang menentukan pemenang Pilpres 2024.

"Nah, terhadap sikap-sikap itu (mengenai posisi PDIP di pemerintahan mendatang, red), tentu saja belum tahapannya ke sana karena tahapan saat ini mencermati seluruh proses rekapitulasi," ujar dia.(ast/jpnn.com)

Yuk, Simak Juga Video ini!